39 IUP Tambang di Sultra Dicabut Menteri

33
Abdul Salam Sahadia

 

KENDARI, beritaklik.co – Anggota Komisi III DPRD Sultra dari Fraksi Partai Demokrat Abdul Salam Sahadia merasa khawatir 39 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dicabut oleh Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) RI Bahlil Lahadalia akan dijadikan lahan-lahan penambangan ilegal atau dijadikan lahan koordinasi oleh pihak-pihak tertentu.

Hal ini ia ungkapkan saat diwawancara oleh fajar.co.id usai mengikuti rapat paripurna HUT Provinsi Sultra ke 58 di Gedung Paripurna DPRD Sultra beberapa waktu lalu.

“Karena berkasnya dia kurang, atau karena produksinya tidak berjalan, progresnya tidak ada. Tapi bukan soal-soal itu, tapi ada kekhawatiran yang lebih besar adalah ini memungkinkan dengan adanya lahan koordinasi baru,” ungkapnya.

Lanjut Wakil Ketua I Partai Demokrat Sultra ini, coba bayangkan, kemarin-kemarin masih punya pemilik, sekarang sudah tidak punya pemilik, bagaimana ceritanya itu.

“Siapa yang bisa mengawasi seluruh IUP-IUP yang dicabut ini tidak dimasuki oleh orang lain atau penambang-penambang ilegal, yang tadinya punya pemilik, setelah itu tidak punya pemilik,” terangnya.

Sambungnya, bahkan yang dicabut itu, berdasarkan pantauan kita masih ada yang beroperasi didalamnya, masih banyak alat-alat, masih banyak yang lagi Hauling, lagi menambang, apa semua, tiba-tiba dicabut.

“Tapi kekhawatiran saya yang lebih, itu tadi soal pencabutan IUP,” ujarnya

Kata Salam Sahadia, sekarang coba bayangkan, dulu sebelum blok Mandiodo diambil alih oleh PT. Antam, bagaimana lahan koordinasi begitu banyak, sekarang diclearkan diambil alih oleh PT. Antam, itupun masih banyak juga yang koordinasi-koordinasi.

“Nah, bagaimana IUP-IUP yang telah dicabut, yang masih jelas kepemilikannya, apalagi sekarang sudah tidak jelas kepemilikan, sudah ditahu potensinya, sudah ditahu depositnya, sudah berapa dan sebagainya, siapa yang bisa jamin? Itu kita harus buka-bukaan,” bebernya.

Katanya lagi, menurut DPRD Sultra, definsi lahan koordinasi itu, lahan yang tidak layak untuk ditambang, tapi dilakukan penambangan, itu dari mana? siapa yang suruh? terus mereka koordinasi kemana? Karena kata-kata penambang itu, itu katanya koordinasi? Koordinasi sama siapa? Itu juga yang kami mau tanyakan?

“Jadi kita DPRD punya kewenangan itu saja, cuman mencrosscek dengan melakukan pengawasan terhadap IUP-IUP yang telah berjalan, IUP-IUP yang telah dicabut, dan IUP-IUP yang sudah mati masa berlakunya. Soal kemudian siapa menghidupkan? sampai hari ini adalah kewenangan pusat, dan kita tidak mendapat informasi secara terbuka terkait RKAB, dan lain sebagainya terhadap DPRD, padahal kita yang melakukan pengawasan, bukan mereka,” jelasnya lagi.

Kata Salam Sahadia, karena berdasarkan data, ada 39 IUP yang dicabut di Sultra, yang terdiri dari 4 IUP Tambang Aspal, 1 IUP Batu, dan sisanya IUP Nikel, di Kolaka Utara itu ada 7 IUP, di Konawe Utara ada 10 IUP, Buton ada 4 IUP, Bombana ada 6 IUP.

“Jadi ini bukan soal kehutanan, ini persoalan kenapa dicabut, disana nanti akan kelihatan, kenapa dicabut, apakah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)-nya yang bermasalah?, Rencana kerja Anggaran Biaya (RKAB)-nya kah?, Jettynya kah? atau apanya yang bermasalah. Jadi kita harus mengetahui itu, untuk mengetahui semuanya,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia mengatakan Jadi ini juga bukan soal tidak transparan, tapi kita tidak tahu ini IUP-IUP ini dicabut karena apa? kenapa dicabut ini IUP? Kan begitu, pertanyaannya, harus dijelaskan kepada kita, seluruh runutannya, supaya yang punya IUP juga, dia tahu apa kesalahannya.

“Yang kedua, agar kita tahu, setelah dicabut ini, mau di kemanakan atau dikasih kepada siapa? Terus supaya ditahu, bagaimana cara memperpanjang, kalaupun masih bisa untuk menghidupkan IUP, kalaupun sudah mati masa berlakunya, kan begitu, supaya tidak menjadi lahan-lahan yang menjadi potensi untuk dicuri secara ilegal. Jadi kita akan kejar, soal-soal itu,”tegasnya.

Kata Politisi Partai Demokrat ini, Kan mereka ini sudah dicabut IUPnya, maka dengan sendirinya, diputihkan dan kembali ke Negara, nah ini semua harus kita crosscek baik IUP yang telah mati atau IUP yang dicabut tersebut,

“Ini harus kita crosscek, Kewenangannya para pemilik IUP, yang sudah habis-habisan membiayai dan sebagainya, tapi tiba-tiba IUPnya dicabut. Setelah dicabut mau diapakan, apakah mau dibiarkan telantar atau dibiarkan digarap oleh orang yang tidak jelas, jadi lahan ilegal mining, atau jadi lahan koordinasi,”tutupnya. (FNN/BKC)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar