Ketua DPD KSPN Konawe Soroti PT CPI Tak Bayar THR Karyawan

330
Yopi Wijaya

UNAAHA, beritaklik.co – Ketua DPD Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Konawe Yopi Wijaya Putra menanggapi pernyataan Mr. Whu Zan Direktur Utama PT. Cahaya Pratiwi Indonesia (PT.CPI) yang tetap kukuh tak mau membayar THR Keagamaan karyawan.

Mr. Whu Zan menjelaskan perusahaannya merupakan perusahaan jasa yang hanya menyediakan tenaga kerja siap pakai dibeberapa perusahaan seperti kontraktor Asing PT. VDNI dan PT. OSS.

“Sesaat setelah pekerja diterima bekerja, maka hubungan antara PT. CPI dengan karyawan sudah tidak ada lagi,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD KSPN Konawe Yopi Wijaya Putra mengatakan, Direktur PT. CPI tidak memahami konsep dan aturan outsourcing sehingga pengelolaannya terkesan salah kaprah dan diduga menyimpang dari regulasi yang ada.

Dijelaskan, outsourcing atau alih daya tenaga kerja adalah perusahaan yang menyediakan tenaga kerja SDM mempuni untuk di pasarkan ke perusahaan pengguna jasa, sesuai permintaan atau kebutuhan pengguna.

Sehingga meskipun demikian, hak-hak dasar pekerja masih dalam tanggung jawab pihak ketiga dalam hal ini verdor outsourcing.

“Sependek pengetahuan saya mengenai upah, hak perlindungan dan jaminan kesejahteraan tenaga outsourcing dibebankan kepada perusahaan yang mempekerjakannya, PT.CPI bukan perusahaan yang menggunakan tenaga kerja outsourcing tempat bertugas (Kontraktor Asing PT.VDNI dan PT.OSS),” jelasnya.

“Jadi status dan hubungan kerja sebanyak 750 orang yang direkrut jangan kemudian dikaburkan apalagi mengabaikan hak-hak dasar para pekerja,” sambungnya.

Ia menambahkan, dari info terbaru soal BPJS Ketenagakerjaan dan Khususnya uang THR idul fitri tahun 2022, prinsipnya kucuran uang THR tahun ini dalam rangka untuk pemulihan ekonomi dan menghadapi kenaikan sejumlah bahan pokok.

“Jadi kami berharap Kepada tuan Whu Zan agar kiranya mau memahami kondisi rakyat indonesia saat ini yang sedang sulit. Terakhir kami meminta kepada Pemerintah RI melalui Kementerian Tenaga Kerja RI Ibu menteri Ida Fauziah untuk memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak mau taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (CR2/AGS)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar