Pemilik Minyak Goreng “Digoreng” Kejagung

39
Para tersangka kasus minyak goreng. Foto: Int.

 

KENDARI, beritaklik.co – Kejaksaan Agung telah menetapkan empat tersangka atas kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya.

Keempatnya kini telah “digoreng” jaksa, dengan langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari kedepan di Rutan Kejaksaan RI usai diperiksa pada Selasa (19/4).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana adalah satunya yang ditetapkan sebagai tersangka karena menerbitkan persetujuan ekspor (PE) terkait komoditas CPO dan produk turunannya.

Pasalnya, syarat-syarat itu tidak terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan. Kejagung juga menetapkan tiga tersangka lainnya yang merupakan petinggi di tiga perusahaan minyak goreng.

Tiga perusahaan yang petingginya menjadi tersangka kasus ekspor minyak goring yakni: Pertama, PT Wilmar Nabati Indonesia.

PT Wilmar Nabati Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan merchandiser minyak sawit serta laurat.

Perusahaan ini juga mengelola perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia. PT Wilmar Nabati Indonesia mengoperasikan sekitar 160 pabrik dan mempekerjakan sekitar 67 ribu karyawan di lebih dari 20 negara.

Namun, produksinya fokus di Indonesia, Malaysia, China, India dan Eropa. Baca Juga: Ini Sosok Tersangka dari Kasus Korupsi Pemberian Izin Ekspor CPO Perusahaan yang bergerak di bawah pengelolaan Wilmar International Group ini memiliki sejumlah perkebunan yang tersebar di Indonesia, di antaranya Sumatera, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Sejumlah merek minyak goreng produksi Wilmar Nabati Indonesia adalah Fortune dan Sania.

Kedua, Musim Mas Dikutip dari laman resmi Musimmas, Musim Mas Holdings adalah perusahaan Indonesia yang berkantor pusat di Singapura yang memproduksi minyak sawit.

Grup perusahaan ini memiliki salah satu jaringan penyulingan minyak sawit terbesar di dunia dan merupakan salah satu pemain utama dalam industri sabun dan penyulingan minyak nabati di Indonesia.

Grup ini juga memiliki jaringan instalasi tangki di pelabuhan-pelabuhan besar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Musim Mas beroperasi di 13 negara di Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika Serikat dan melibatkan 37.000 karyawan. Perusahaan ini memproduksi 600.000 ton minyak sawit mentah per tahun.

Sejumlah merek minyak goreng produksi Musim Mas yakni Sanco, Amago, dan Voila.

Ketiga, Permata Hijau Group. Dikutip dari permatagroup.com, Permata Hijau Group memiliki perkebunan kelapa sawit, minyak goreng, industri biodiesel dan oleokimia.

Hasil produksi minyak goreng Permata Hijau Group dipasarkan untuk ekspor ke Singapura, Arab Saudi, Afghanistan dan beberapa negara di Amerika Latin Minyak goreng tersebut dikemas dalam jerigen yang diproduksi dengan metode injection moulding.

Perusahaan milik Robert Wijaya ini memiliki beberapa cabang perusahaan seperti PT Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) yang berlokasi di Belawan, Medan, Sumatera Utara.

Atas kasus ini, Direktur Center Of Economic and Law Studie (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai penetapan tersangka mafia minyak goreng oleh Kejaksaan Agung menunjukan bukti kejahatan terstruktur.

Menurut Bhima, pejabat kementerian yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap tata niaga minyak goreng justru menjadi bagian dari permainan mafia.

“Kasus suap ini bukti kejahatan terstruktur, terorganisir untuk melindungi korporasi minyak goreng yang selama ini menikmati marjin keuntungan yang sangat besar ditengah naiknya harga CPO internasional,” ujar Bhima.

Atas perbuatan mafia itu, jutaan konsumen dan pelaku usaha kecil harus membayar kelangkaan pasokan minyak goreng kemasan dengan harga yang sangat mahal.

Bhima mengatakan akar masalah munculnya suap di internal Kementerian Perdagangan (Kemendag) karena disparitas harga minyak goreng yang di ekspor dengan harga di dalam negeri terlalu jauh.

Kemudian, kondisi itu dimanfaatkan para mafia untuk melanggar kewajiban DMO (Domestic Market Obligation). “Artinya, yang salah bukan kebijakan DMO untuk penuhi pasokan didalam negeri tetapi masalahnya di pengawasan. Menurut Bhima, pasokan minyak goreng kemasan memang seharusnya aman ketika HET dan DMO diterapkan. (int-jpnn/ags)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar