Dewan Sampaikan Sejumlah Rekomendasi Terkait LKPJ Bupati

59
Rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2021. Foto: Aljalilu.

 

 

BURANGA, beritaklik.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) menyampaikan beberapa rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2021. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD setempat, Rabu (18/5).

Rekomendasi atas LKPJ Bupati tersebut dibacakan oleh Sekretaris DPRD Butur, Abdul Rachmat. Rekomendasi itu yakni meminta Pemkab Butur melaksanakan tata kelola pemerintahan yang dibarengi dengan percepatan reformasi di bidang pelayanan publik serta transparansi di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih proaktif dan responsif dalam menyikapi persoalan-persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di masyarakat.

Kemudian OPD diharap lebih memaksimalkan lagi peran-perannya dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakilnya. Bagi OPD yang belum membayarkan gaji tenaga honorer atau anak magang (Non PNS) agar segera membayarkan gaji dimaksud.

Kemudian agar semua OPD mempercepat serapan penggunaan anggaran pada tahun ini sebab pembahasan APBD Perubahan tidak lama lagi akan dilaksanakan. Lalu agar semua OPD lebih meningkatkan lagi capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang masih sangat rendah.

Selanjutnya agar semua OPD berperan aktif dalam melakukan pemetaan sosial sehingga program atau kebijakan yang dilahirkan bisa tepat sasaran dan memberi manfaat untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

OPD juga diharap agar mampu melahirkan sumber-sumber ekonomi baru yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Termasuk mampu memaksimalkan peran-perannya dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi pasca pandemi covid-19.

OPD juga diharapkan lebih menerapkan keterbukaan informasi publik supaya akses informasi pembangunan daerah tersampaikan pada masyarakat. Kemudian agar OPD lebih berkreasi dalam meningkatkan daya saing daerah dengan meningkatkan inovasi.

Selanjutnya kepada OPD terkait infrastruktur dasar dalam hal ini infrastruktur jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sistem drainase agar meningkatkan lagi pembangunannya.

Pemda juga diminta untuk meningkatkan lagi kualitas dan kepatuhan standar pelayanan publik Kabupaten Buton Utara, dimana pada tahun 2021 dengan nilai 62,61 persen. Kemudian Pemda juga diminta meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) karena tahun 2021 masih di angka 68,08 persen.

Selanjutnya agar pemerintah daerah mengutamakan pertanian dan perikanan sebagai sektor unggulan berbasis potensi daerah. Juga diharapkan kepada pemerintah daerah agar terus melakukan penguatan dan peningkatan pelayanan, fasilitas dan aksesbilitas serta tenaga kesehatan rumah sakit umum daerah (RSUD) dan puskesmas se-Kabupaten Buton Utara.

Bupati Butur, Muhammad Ridwan Zakariah, menyambut baik rekomendasi yang disampaikan oleh pihak DPRD tersebut. Selain menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintah di tahun 2021, aku Ridwan, rekomendasi ini juga akan menjadi bahan masukan yang sangat berharga bagi Pemkab Butur dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun selanjutnya.

“Selain itu pula, rekomendasi ini juga dapat ditindaklanjuti dengan melaksanakan berbagai rencana aksi terkait penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih,” ungkap Ridwan. (R3/HDI)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar