Sultra Usulkan Dua Isu Penting di Forum MSG EITI Indonesia 

85
Pj. Sekda Sultra, Drs Asrun Lio, M.Hum., Ph.D didampingi Sekretaris Dinas ESDM Sultra, Ridwan Boci bersama peserta rapat Forum Multi Stakeholder Group Extractive Industries Transparancy Initiative Indonesia di Yogyakarta. Foto: IST.

 

YOGYAKARTA, beritaklik.co – Rapat Forum Multi Stakeholder Group Extractive Industries Tranparancy Initiative Indonesia (EITI Indonesia) yang berlangsung dua hari sejak 18 hingga 19 Mei 2022 di Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengusulkan dua isu penting.

Pemerintah Provinsi Sultra diwakili Pj Sekda, Drs Asrun Lio, M.Hum., Ph.D yang didampingi Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Sultra, Ridwan Boci mengungkapkan, dua isu penting tersebut pertama terkait dengan pajak daerah khususnya bidang usaha pertambangan seperti pajak air permukaan, pajak alat berat, pajak bahan bakar kenderaan bermotor.

Isu kedua, lanjutnya, yakni terkait dengan keanggotaan daerah atau wilayah penghasil dalam multistakeholder Group Extractive Industries Transparancy Initiative Indonesia (MSG EITI Indonesia).

Dalam forum itu, Gubernur Sultra, H Ali Mazi yang diwakili Pj Sekda Pemprov Sultra, Asrun Lio juga mengungkapkan tentang Provinsi Sultra yang juga terdapat industri ekstraktif pertambangan mineral dan batu bara.

“Industri ekstraktif merupakan usaha dan kegiatan industri yang mengambil serta mengolah bahan baku dari alam secara langsung dan bersifat paling mendasar. Tentu dampaknya begitu luar biasa, khususnya pada sektor pertambangan mineral maupun batubara,” ucap lulusan S3 The Australian National University of Cambera ini.

Pria yang juga menjabat sebagai Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra ini mengungkapkan, jika industri pertambangan telah menimbulkan ketimpangan dalam risiko maupun manfaat. Risiko terbesar ditanggung oleh masyarakat dan daerah, dimana sumber daya alam pertambangan dieksplotasi, sementara manfaat terbesar dinikmati oleh perusahaan dan investor yang mengambilnya.

Pada fase produksi, masih dia, seyognya kegiatan industri ektraktif dapat memberikan dampak ekonomi besar bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan negara Indonesia. Peluang ketenagaakerjaan dan peluang bisnis lokal untuk memasok material dan jasa harusnya meningkat.

Tapi, masih mantan Kepala Sekretariat Rektor UHO ini, realitas industri ekstraktif di daerah sebagai penghasil sumber daya alam pertambangan sangat ironi dan memilukan. Manfaat ekonomi terbesar yang diperoleh oleh negara dari industri ekstraktif bersumber dari Pajak dan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP).

“Manfaat ekonomi terbesar ini lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat ketimbang pemerintah daerah yang mendapatkan Dana Transfer dari Dana Bagi Hasil hanya bersumber dari Iuran Tetap dan Royalti Penjualan dan Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan Penerimaan Pajak yang bersumber dari kegiatan usaha pertambangan tidak ada bagi hasil untuk Pemerintah Daerah,” tutur akademisi asal Moronene Bombana ini.

Mantan Kepala Pusat Studi Eropa UHO ini mengatakan, hal tersebut sangat jelas sebagaimana pengaturan pada pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana tidak ada Dana Bagi Hasil Pajak (Pph Pasal 25 dan Pph Pasal 29) untuk Pemerintah Daerah yang bersumber dari Badan Usaha yang mengusahakan kegiatan usaha pertambangan dan badan usaha pada umumnya. Dibatasi hanya Wajib Pajak Orang Pribadi. Masih ketentuan komponen pajak yang lain yang tidak dibagihasilkan pada daerah penghasil sumber daya alam.

“Hal ini menjadi Pekerjaan Rumah bagi kita semua ini, khususnya Pemerintah Pusat selaku pembuat undang-undang (regulasi) nasional sehingga ketimpangan ini tidak dipertahankan. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi sumber daya pertambangan alam mineral dan batubara yang cukup besar. Mineral logam terbesar merupakan jenis komodi nikel yang tersebar pada 14 kabupaten/kota dan komoditi aspal 4 kabupaten di Pulau Buton. Pengusahaan Pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 263 Izin Usaha Pertambangan,” papar mantan Sekretaris Dewan Kehormatan Kode Etik UHO. (RLS/IDU)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar