Jika Honorer Dihapus, ASN Akan Dimaksimalkan

48
Penjabat Bupati Kabupaten Buton Selatan, Laode Budiman (FOTO : LM. Suharlin/beritaklik.co)

 

BATAUGA, beritaklik.co – Ratusan honorer lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Selatan terancam dirumahkan. Menyusul diterimanya surat edaran (SE) Menpan-RB, nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.

Dalam surat tersebut, Kemenpan-RB memastikan akan menghapus tenaga honorer pada 2023. Dimana, penghapusan tenaga honorer menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat membangun sumber manusia (SDM) ASN yang lebih profesional dan sejahtera.

Di Buton Selatan, Penjabat Bupati Laode Budiman menuturkan, kebijakan penghapusan tenaga honorer diseluruh instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah telah dipertimbangkan matang Kemenpan-RB. Namun demikian, pihaknya tengah menjalin komunikasi dan konsultasi tentang nasib honorer lingkup Pemkab Busel.

“Kita masih kekurangan pegawai baik itu ASN maupun PPPK. Tidak dapat kita pungkiri hadirnya honorer di lingkup Pemkab Busel saat ini cukup membantu menjalankan aktivitas perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal,” tuturnya

Kata dia, bila kebijakan tersebut terpaksa harus dilakukan, pihaknya akan memaksimalkan potensi ASN dan PPPK yang ada. Sehingga, aktivitas perkantoran bahkan pelayanan terhadap masyarakat tidak terbengkalai dengan alasan kurangnya personil kepegawaian diinstansi pemerintahan.

“Sudah pasti kalaupun kebijakan ini dijalankan maka mau tidak mau ASN dan PPPK kita harus lebih maksimal lagi bekerja. Tapi kita akan konsultasikan dulu dipemerintah pusat apa ada solusi agar honorer kita ini bisa dipertimbangkan nasibnya,” tambahnya

Pihaknya berharap, agar para tenaga sukarela lingkup Pemkab Busel tidak perlu gaduh dan panik hingga mengurungkan tekatnya dalam pengabdian pada negara. Terlebih, pihaknya juga saat ini tengah mendata jumlah tenaga sukarela sesuai kemampuannya.

“Tidak ada alasan para ASN dan PPPK lingkup Pemkab Busel untuk tidak profesional dan maksimal bekerja karena hal tersebut telah tertuang dalam sumpah janji mereka sebagai abdi negara. Sedangkan untuk tenaga honorer kita saat ini tengah kita data sesuai kemampuannya,” tutupnya. (M2/AGS)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar