Pencairan Anggaran OPD Tak Ada Kaitannya dengan Penataan Birokrasi

Fajar Fariki Minta Agar Tak Membangun Skema Keresahan Publik

104

 

Fajar Fariki

 

RAHA, beritaklik.co -Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) melalui Kepala Bagian Humas dan Komunikasi Publik Setda Mubar, Fajar Fariki menegaskan, tertundanya proses pencairan anggaran (GU) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Mubar, sama sekali tak ada kaitannya dengan penataan birokrasi yang kini dilaksanakan oleh Pj Bupati Mubar, Dr Bahri, S. STP, M. Si dimasa tiga bulan pertama kepemimpinannya.

Hal itu ditegaakan Fajar menyikapi isu yang berkembang di lingkup Pemkab Mubar yang mengait-ngaitkan tertundanya pencairan anggaran di OPD dengan upaya Pj Bupati melakukan penataan birokrasi.

“Antara penataan birokrasi dengan pembayaran gaji, kemudian proses pencairan anggaran di OPD (GU) tidak ada kaitannya sama sekali, masing-masing memiliki jalur yang berbeda,” tegasnya.

Mantan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mubar ini mengatakan, tertundanya proses pencairan anggaran di OPD disebabkan adanya penyesuaian sistim pengelolaan keuangan akibat kebijakan Pj Bahri yang akan menaikkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN lingkup Pemkab Mubar tahun ini, dimana TPP akan dicukupkan dari sebelumnya hanya dibayarkan dua bulan saja dan akan dibayar penuh menjadi 12 bulan.

olehnya itu mantan alumni Diklat Intelijen pada Badan Intelijen Strategis( BAIS) Mabes TNI Cilendek Bogor 2014 ini meminta kepada pihak-pihak tertentu agar tidak membangun skema keresahan dilingkup Pemkab Mubar.

Ia juga meminta kepada seluruh masyarakat Mubar khususnya ASN agar tak terpancing dengan isu tersebut. “Untuk ASN tidak usah gelisah, karena pemerintahan berjalan dengan baik, gaji dan proses GU di OPD akan berjalan dengan normal,” tegasnya.

Secara teknis, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mubar, Ali Imran menjelaskan, proses GU (Ganti Uang) tetap masih dilakukan, sambil dilakukan persiapan untuk dimasukkan TPP, agar dalam prgeseran anggran ada kesesuaian.

“Jangan sampai dalam pergeseran ada program yang telah dipertanggung jawabkan. Contoh misalnya, ketersediaan anggaran perjalanan dinas pada masing-masing OPD pada saat di lakukan pergeseran untuk program TPP, ketersediaan anggaranya sudah di spj kan, maka akan disesuaikan pada program lain dengan tanpa menambah pagu anggaran di tiap OPD, “terang Ali Imran. (sra/ags)

Baca Juga !
Tinggalkan komentar